Notification

×

Iklan

Iklan

Perbedaan Pikiran Rakyat Jelata dan Tugas Berat Kepala Negara

| Februari 20, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-02-21T02:38:46Z

tegursapanews -  Kemarin siang waktu kita mampir di warung Lara Pasar Larangan Sidoarjo untuk menikmati kopi jahe, tanpa diduga datang sahabat karib sekampung yang jarang bertemu, beliau teman kita ngobrol santai di Pos Kamling bernama Tn Anton. Kita sempat bertanya tentang Paslon capres cawapres pilihan beliau pada Rabu, 14 Februari 24 pekan lalu.

Jawaban beliau waktu itu, informasi yang tidak pernah kita dengar selama ini. Dalam sejarah hidupnya selama setengah abad lebih, ternyata beliau adalah warga negara yang merdeka. Beliau tidak pernah ikut dan terlibat dalam aktivitas program negara seperti Pilkades, Pilbup, Pilgub, Pilpres dan Pileg. 

Status beliau seperti malaikat yang disebut dengan istilah Golput. Dengan demikian, beliau tidak pernah merasa kecewa atas kekalahan siapapun yang menjadi kandidat dalam pemilu. Seperti pada saat ini, dia tidak merasa gembira ria dalam kisah kemenangan Paslon Capres Tn Prabowo Subianto yang meraih suara sampai 58 persen dalam hitungan real count KPU yang masih sementara.


Beliau merasa sangat berbahagia dalam status sebagai warga negara yang merdeka. Dia tidak seperti para pejabat publik yang mengemban amanat dan beban berat mengurus negara dan masyarakat. Dengan itu, beliau merasa aman dan nyaman dari kasus korupsi uang rakyat.

Kita tidak bisa membayangkan bagaimana proses Presiden Jokowi menyusun anggota kabinet Indonesia Maju setelah Pilpres pada tahun 2014 dan 2019, lima tahun yang lalu. Beliau harus mempertimbangkan banyak aspek, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertulis dalam kalimat sakral sila kelima Filsafat Pancasila.

Presiden Jokowi yang dinyatakan menang oleh KPU dalam pemilu. Ketika menyusun anggota kabinet menteri negara, beliau harus merekrut tokoh nasional dari sekian suku bangsa yang terdiri dari etnis Aceh sampai ke etnis Papua dengan beragam macam keahliannya.

Selain itu, beliau juga harus membagi jatah kursi buat sekian parpol yang mendukungnya dalam pemilu. Kemudian harus merekrut tokoh ormas dan kalangan profesional, seperti para akademisi, tokoh lembaga yang sangat peduli terhadap masalah bangsa dan negara.

Setelah dilakukan pemilihan terhadap tokoh nasional yang dinilai laik sebagai pejabat negara. Muncul pengumuman dalam acara pelantikan menteri di istana negara nama para cendekiawan yang dari beragam suku bangsa di wilayah Nusantara dengan aneka profesi. Hal tersebut dinamakan hak prerogatif bagi presiden yang menang dalam pemilu.

Status presiden yang sudah bekerja secara maksimal tersebut masih ditemukan sekian macam kekurangan yang menjadi bahan bagi warga negara yang tidak suka dengan ucapan dan penilaian negatif, seperti caci maki yang kadang dirasakan berlebihan. 

Dalam hal ini, sungguh terasa berat tugas dan tanggung jawab bagi kepala negara dalam mengemban amanat rakyat. Termasuk warga yang beruntung seperti sahabat kita yang awam politik tidak peduli dengan hiruk-pikuk simpatisan koalisi parpol yang merasa dicurangi dalam pemilu. Barokallah Amien.

Selasa, 20 Februari 24
Sabdasheh

Oleh Sheh Sulhawi Rubba

Editor: Abdul Chalim
×
Berita Terbaru Update