Tegursapanews.com - Ritual: Alkisah pada tahun 1985, kita pernah berstatus guru honorer di kampus SMA Muhammadiyah 1 Sidoarjo Jawa Timur. Pada saat itu, uang honor mengajar dipotong bendahara sebagian sebagai Sadakah Wakaf di Gedung Dakwah Pusat Muhammadiyah di Jakarta. Atas dasar kisah tersebut, kita berani beberapa kali nginap di gedung tersebut saat berada di ibukota.
Status lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi disebut Sekolah Swasta. Demikian pula tentang Surat Keputusan Ketua Umum PP Muhammadiyah tentang ketetapan awal bulan Ramadan, Hari Raya Iedul Fitri dan Iedul Adha.
Kita pernah dengar orang bicara di warung kopi, menyebut statusnya Lebaran Swasta, karena lebaran negeri adalah keputusan dari Menteri Agama berdasarkan sidang isbat yang dihadiri beberapa ormas Islam, selain dari Persyarikatan Muhammadiyah.
Ormas Muhammadiyah lahir di Yogyakarta pada tahun 1912 yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan. Sedangkan ormas NU lahir di Surabaya pada tahun 1926 yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari dari Jombang. Konon kedua tokoh Islam tersebut masih tetesan darah dari Sunan Giri Gresik santri dari Sunan Ampel Surabaya.
Dalam sejarah politik Islam nasional, pada akhir Era Orde Baru yang dipimpin Presiden HM Soeharto. Ormas Muhammadiyah yang dipimpin Tn Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional ( PAN) dan Ormas NU yang dipimpin Tn Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 1998. Kedua partai tersebut menjadi kontestan pemilu pada tahun 1999.
Berdasarkan hasil pemilu tersebut, Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid berhasil menjadi Presiden RI ke 4 dengan strategi membentuk Poros Tengah (Koalisi). Kemudian Ketua Umum PP Muhammadiyah Tn Amien Rais menjadi ketua MPR RI. Namun sayang keduanya harus berpisah di tengah perjalanan, ketika Gus Dur dilengserkan Tn Amien Rais.
Dalam kisah sejarah politik Islam tersebut, status PKB anak kandung ormas NU dan status PAN anak kandung Muhammadiyah. Berbeda dengan status PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PBB (Partai Bulan Bintang) anak kandung umat Islam Indonesia di luar ormas Muhammadiyah dan NU. Sedangkan status PPP (Partai Persatuan Pembangunan) adalah fusi dari Partai NU, Parmusi, PSII dan Perti yang lahir pada tahun 1973.
Dalam kajian sosiologi antropologi terhadap umat Islam di wilayah Nusantara, mayoritas warga Muhammadiyah berada di perkotaan dengan profesi sebagai pedagang dan biro jasa selain aparat negara. Sedangkan warga NU mayoritas berdomisili di pedesaan dalam status sebagai petani tradisional dan para pedagang konvensional.
Selama ini yang sempat kita perhatikan pada kehidupan beragama di wilayah kecamatan Merapi Lahat Sumsel, seperti warga Desa Gedung Agung Merapi Timur, mereka bukan anggota ormas NU dan Muhammadiyah, tapi rutin melakukan ritual tahlilan terhadap warga yang wafat sampai 40 hari. Mereka itu tidak seperti budaya Islam di Pulau Jawa melakukan ritual tahlilan sampai 100 dan 1000 hari. Barokallah Amien
Kamis, 15 Agustus 24
Sabdasheh
Editor: Abdul Chalim
Oleh: Sheh Sulhawi Rubba
